Penerapan Sistem Mata Uang
Tunggal ASEAN
Oleh :
Agus Cipto
02011181320181
Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Abstrak
ASEAN (Association of Southeast
Asian Nations) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi
kawasan yang mewadahi kerja sama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun
1967. Masyarakat dikawasan Asia Tenggara yang mempunyai keinginan untuk
melakukan kerjasama tersebut sehingga didirikanlah yang namanya ASEAN sebagai wadah perhimpunan bangsa-bangsa
masyarakat dikawasan asia tenggara untuk dapat melakukan kerja sama terutama
dalam bidang perekonomian, yang mana negara maju lebih banyak menjadi produsen
karena produktifitas barang maupun jasa lebih mencukupi sedangkan negara yang
minim tingkat produksinya maka dalam hal ini akan lebih banyak menjadi konsumen
disbanding dengan menjadi produsen. Adapun permasalahan yang akan terjadi
ketika wacana mengenai penerapan sistem mata uang tunggal di ASEAN ini sendiri
akan banyak mengalami perubahan serta menjadi polemik untuk pelaksanannya
karena belum dapat dipastikan yang akan diterapkan untuk mata uang tunggal itu
sendiri. Dengan demikian, Indonesia sendiri harus lebih mempersiapkan diri
dalam menyambut MEA 2015 terkait dengan pertumbuhan ekonmi dalam negeri
memperbaiki produktifitas barang maupun jasa agar Indonesia lebih banyak
menjadi produsen disbanding menjadi konsumen.
Kata
Kunci
:ASEAN, Mata Uang Tunggal, Indonesia
Abstract
ASEAN (Association of Southeast
Asian Nations) or the Association of Southeast Asian Nations is a regional
organization that embodies cooperation among countries in Southeast Asia since
1967. People Southeast Asian region who have a desire to cooperate so that
established the name of ASEAN as a container association the nations of the
public area of south east asia to be able to work together, especially in the
economic field, in which the developed countries more into a producer because
the productivity of goods and services is sufficient, while countries that
minimal level of production then in this case will be more into the consumer
compared with being manufacturers. As for problems that will occur when the discourse
concerning the application of the single currency system in ASEAN itself will
be many changes and being debated for its implementation because it has not
been established that will be applied to the single currency itself. Thus,
Indonesia itself must better prepare themselves to welcome AEC 2015 associated
with the growth of domestic ekonmi improve the productivity of goods and
services so that Indonesia be more than the producers into consumers.
Keywords:
ASEAN, Single Currency, Indonesia
A. Pendahuluan
Dewasa ini perkembangan serta
pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun global telah banyak mengalami
perubahan. Dan hal tersebut tentu banyak yang mendorong agar terjadinya
perbaikan ekonomi secara global, yang mana dalam praktik internasional telah
terbentuk yang namanya ASEAN yang juga bergerak dibidang perekonomian dalam
menuju masyarakat ekonomi asean (MEA).
Adapun yang menarik untuk kita kaji
disini adalah ketika ada wacana untuk menerapkan mata uang tunggal asean, tentu
kita akan bertanya-tanya mata uang apa yang nantinya digunakan dalam hal
praktik perniagaan dalam MEA tersebut. Apabila kita melihat posisi Indonesia
saat ini terkait dengan perekonomian yang terjadi saat ini, tentu kita akan
mempertimbangkan tentang kesiapan Indonesia dalam menuju MEA tersebut.
Penerapan mata uang bersama
(single/common currency) negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) belum akan
terwujud dalam waktu dekat. Padahal, dalam rumusan awal cetak biru pengembangan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, penyatuan mata uang negara-negara ASEAN
menjadi mata uang tunggal sebenarnya jadi salah satu tujuan.[1]
Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwasanya akan mengalami kesulitan
apabila ingin menerapkan mata uang tunggal tersebut yang jelas tidak ada tolok
ukurnya terkait dengan mata uang negara mana yang hendak digunakan dalam MEA
tersebut.
ASEAN percaya, penerapan mata uang
bersama bakal meningkatkan efisiensi perdagangan dengan berkurangnya biaya
transaksi. Mata uang tunggal juga mendongkrak transparansi harga sehingga
ada peningkatan aktivitas perekonomian di negara-negara ASEAN. Makanya, rumusan
awal proyek MEA sebetulnya bernama ASEAN Economic and Currency Community (AECC)
atau Masyarakat Ekonomi dan Mata Uang ASEAN. Cuma, dalam perkembangannya ASEAN
menyadari penyatuan mata uang tunggal butuh waktu lebih lama. Alhasil, rencana
pembentukan mata uang tunggal jadi program jangka panjang serta dipisahkan dari
rencana MEA. Apalagi, setelah melihat krisis ekonomi yang terjadi di negara
Zona Euro, ASEAN makin tak yakin dengan rencana pembentukan mata uang bersama.
Le Luong Minh, Sekretaris Jenderal ASEAN menyatakan, setelah melihat pengalaman
euro, tak layak rasanya meneruskan skenario mata uang tunggal ASEAN. Meski
common currency mendorong penyatuan ekonomi dan juga sebaliknya, ASEAN menilai
MEA tidak harus berujung pada penyatuan mata uang.
Adapun menurut A. Tony
Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik
Universitas Gajah Mada (UGM), penyatuan mata uang memang memiliki manfaat
berupa peningkatan efisiensi perekonomian negara anggotanya. Efisiensi muncul
dari berkurangnya biaya transaksi perdagangan antarnegara anggota, melalui
hilangnya ongkos transaksi mata uang sekaligus risiko nilai tukar yang biasanya
mengikuti transaksi perdagangan.
Selain itu, penerapan mata uang
tunggal juga akan meningkatkan transparansi harga produk yang dihasilkan oleh
negara-negara di kawasan mata uang tunggal. Pada kasus zona Euro, penurunan
ongkos transaksi yang terjadi mencapai 0,25%–0,5% dari total produk domestik
bruto (PDB) masing-masing negara Euro. Stabilitas harga tercipta dan
kesejahteraan ekonomi negara meningkat. “Ini akan sangat terasa di sektor
pariwisata,” yang diutarakan oleh Tony melalui media elektronik. Akan
tetapi, Asia Tenggara punya kondisi yang berbeda dengan Eropa. Sekilas, terkait
dengan kondisi ASEAN dan Euro seperti mirip karena kedua wilayah sama-sama
berusaha menyatukan diri. Sebelum melebur menjadi Uni Eropa, negara-negara di
Benua Biru membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Tetapi, negara-negara
Eropa juga bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Oleh
karena itulah, secara ekonomi dan pertahanan Eropa sudah bersatu, maka
pembentukan Uni Eropa lebih mudah. Adapun
menurut Muliadi Widjaja, pengamat ekonomi Universitas Indonesia yang mengatakan
bahwasanya Eropa juga relatif lebih homogen dari sisi budaya dan agama. Adapun
yang tidak kalah pentingnya terkait dengan
mayoritas negara Eropa berada dalam satu benua. Nah, karena ada dalam
satu daratan besar, ini memudahkan pergerakan aktivitas perdagangan
antarnegara. Itu sebabnya, efek yang diharapkan dari penyatuan mata uang berupa
turunnya ongkos transaksi menjadi terasa. Sebaliknya, empat dari lima negara
besar ASEAN adalah negara kepulauan yang dipisahkan lautan. Tentu, ini
memiliki konsekuensi ongkos transaksi. Karena itu, yang harus dilakukan justru
membantu kelancaran perdagangan dengan peningkatan servis pelabuhan dan
infrastruktur, misalnya. “La, perdagangan antarpulau di Indonesia Barat dan
Timur saja masih susah,” ujar Muliadi.
Pro kontra terkait dengan penerapan
sistem mata uang tunggal ini sendiri mensyaratkan penerapan kebijakan moneter
secara kolektif. Oleh karena itu, menurut Tony perlu adanya Bank sentral ASEAN.
Sehubungan dengan itu, konsekuensinya tak cuma dana, juga hilangnya fungsi
pengelolaan kebijakan moneter di setiap negara anggota. Akibatnya pemerintah
tidak lagi punya instrumen kebijakan untuk menstimulasi atau melakukan
kontraksi perekonomiannya secara individual. Meski begitu, bukan berarti
wacana penyatuan mata uang menjadi tertutup. Salah satunya, dengan menggunakan
mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antarnegara ASEAN. Peter Jacobs,
Direktur Departemen Komunikasi BI, mengatakan, mekanisme tersedia dalam
perjanjian bilateral mata uang atau bilateral currency swap arrangement
(BCSA). Saat ini, BI sudah meneken BCSA dengan bank sentral Korea Selatan
untuk mempromosikan perdagangan kedua negara sekaligus memperkuat kerjasama
keuangan. Perjanjian itu bisa mengurangi risiko valuta asing lain yang dialami
pelaku usaha kedua negara. Hanya ada satu negara yang dapat melakukannya yakni
Jepang pernah mengusulkan pembentukan Asian Monetary Unit (AMU), mirip European
Currency Unit (ECU), cikal bakal euro. Tapi, usulan ini tak menuai sambutan
yang memuaskan. Tony menilai, ASEAN common currency baru terbentuk 25 tahun
lagi.
Adapun pihak lain yang memberikan pernyataan terkait dengan penerapan
sistem mata uang tunggal ini sendiri yaitu Menteri
Keuangan Chatib Basri yang menilai penerapan mata uang tunggal takkan mudah
karena menyangkut kepentingan beberapa negara termasuk Indonesia.[2]
Dari permasalahan diatas, tentu dapat kita berikan rumusan masalah sebagai
batasan pembahasan tulisan ini terkait dengan bagaiamana strategi Indonesia
menghadapi sistem penerapan mata uang tunggal di ASEAN serta bagaimana sistem
penerapannya. Oleh karena itulah tulisan
ini menarik untuk kita kaji terkait dengan kesiapan Indonesia dalam
menghadapi MEA yang akan dibahas pada bab selanjutnya.
B. Pembahasan
B.1. Strategi
Indonesia Menghadapi Sistem Mata Uang Tunggal ASEAN
Karakteristik
pertumbuhan ekonomi modern sangat berkaitan erat dengan peranan negara-negara
maju, dimana timbul kecenderungan dari negara-negara kaya untuk terus melakukan
ekspansi ekonomi ke negara-negara lain dalam rangka memperoleh sumber pasokan
produk primer dan bahan baku, tenaga kerja yang murah dan lokasi pemasaran yang
menguntungkan bagi produk-produk mereka. Ekspansi ekonomi ini tentunya
berpengaruh besar terhadap terintegrasinya model-model perekonomian dunia dalam
bentuk globalisasi ekonomi, yang berdampak pada peningkatan aktivitas transaksi
barang dan modal antar negara, sehingga tidak ada lagi negara yang tidak
mempunyai hubungan ekonomi dan keuangan dengan negara lainnya.
Globalisasi
ekonomi telah merubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Demikian
pula halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dewasa ini ASEAN
tumbuh sebagai wadah integrasi ekonomi dengan pasar potensial, yang pengaruhnya
berdampak pada peningkatan kerjasama ekonomi yang semakin luas terutama dengan
negara-negara di kawasan Asia Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan.
Integrasi
ekonomi ASEAN menghadapi tantangan besar karena negara-negara ASEAN memiliki
sistem ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pembangunan ekonomi dan
institusi serta kondisi sosial yang berbeda dan heterogen. Perbedaan dan
heterogenitas menyebabkan beberapa negara yang tidak memiliki infrastruktur dan
kapasitas institusional yang memadai mengalami kesulitan untuk berintegrasi
dengan negara yang lain. Salah satu kondisi yang berbeda dan heterogen adalah
mata uang. Implikasi dari hal ini adalah, munculah wacana pembentukan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan visi ASEAN 2020. MEA bertujuan
untuk membentuk suatu pasar tunggal, yang diarahkan pada penerapan mata uang
tunggal (single currency) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang
regional dalam pelaksanaan pasar tunggal di ASEAN, yang rencananya akan dimulai
pada 2015.
Rencana
munculnya mata uang tunggal tersebut tercetus dalam sebuah sebuah ASEAN
Community yang sudah disepakati menjadi ASEAN vision 2020. ASEAN Community
sendiri yang dimaksudkan akan dibangun berdasarkan tiga pilar, yakni ASEAN
Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultur
Community (ASCC). Integrasi ekonomi di sebuah kawasan pada dasarnya tidak perlu
selalu berujung pada penerapan mata uang tunggal di kawasan yang bersangkutan.
Harmonisasi kebijakan perdagangan dan koordinasi kebijakan perekonomian dalam
sebuah kawasan dapat dilakukan tanpa hadirnya mata uang tunggal. Secara ideal,
penerapan mata uang tunggal hanya akan menjadi relevan jika kawasan yang
bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh teori kawasan
mata uang tunggal optimum (optimum currency area/OCA); yang meliputi kecukupan
prakondisi politik dan standard kriteria ekonomi tertentu, yang akan dibahas
kemudian dalam tulisan ini. Namun karena pentingnya kepastian nilai tukar dalam
perekonomian global menyebabkan kebutuhan integrasi ekonomi tidak lagi hanya
berupa integrasi perdagangan namun berkembang menjadi integrasi keuangan.
Integrasi keuangan secara penuh terjadi pada saat masing-masing negara dalam
kawasan tersebut telah menghadapi kebijakan yang sama dalam keuangan (single
set of rules), di mana investor dan penerbit aset keuangan mempunyai akses yang
sama terhadap pasar keuangan (equal access) dan diperlakukan secara sama
(treated equally) ketika beroperasi di sektor keuangan (Baele et al. 2004).
Usulan mata
uang tunggal ini sesungguhnya sangat menguntungkan para investor di negara
kaya, yang cemas terhadap fluktuasi kurs tukar, namun negara berkembang yang
tidak punya produk dan jasa unggulan, juga harus waspada tetap waspada dengan
penerapan mata uang tunggal. Negara dengan produktivitas lemah akan selalu
menjadi negara konsumen tanpa pernah bisa menjual barangnya akibat tingkat
harga yang tinggi. Dengan adanya mata uang yang stabil, perekonomian para
anggota ASEAN diharapkan akan menjadi lebih mapan, yang berarti dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi anggotanya. Idealnya, penerapan mata uang
tunggal hanya akan relevan jika kawasan yang bersangkutan telah memenuhi
syarat-syarat yang digariskan oleh teori kawasan mata uang tunggal optimum (optimum
currency area/OCA); yang meliputi kecukupan prakondisi politik dan standar
kriteria ekonomi tertentu.
Ada beberapa
manfaat yang mungkin dapat diperoleh bagi negara-negara ASEAN, sehubungan
dengan penerapan mata uang tunggal (single currency) di ASEAN, yang rencananya
akan dimulai pada 2015, yaitu : Melalui penetapan mata uang tunggal, diharapkan
agar anggota ASEAN dan SDM di dalamnya dapat lebih efektif dan efisien dalam
meningkatan perekonomian anggotanya, yang indikasinya tercermin melalui (i) berkurangnya
biaya transaksi perdagangan antar negara anggota melalui hilangnya ongkos
transaksi mata uang dan risiko nilai tukar yang umumnya mengikuti proses
pembayaran dalam transaksi perdagangan antar negara, (ii) meningkatnya
transparansi harga dari sebuah produk yang dihasilkan oleh Negara-negara
berbeda yang ada di kawasan mata uang tunggal yang bersangkutan.
Keuntungan
lain yang juga diperoleh adalah berkurangnya ongkos pengelolaan kebijakan
moneter dari negara-negara kawasan mata uang tunggal tersebut. Hal ini terkait
dengan terrpusatnya pengelolaan kebijakan moneter untuk setiap negara anggota
ASEAN. Di samping itu, penerapan mata uang tunggal juga memberikan kredibilitas
dan disiplin pengelolaan kebijakan ekonomi makro bagi negara-negara anggotanya.
Diharapkan agar proses penetapan sistem uang tunggal (single currency)
tersebut, tidak merujuk pada Uni Eropa sebagai acuan rencana, karena diketahui
bahwa struktur ekonomi, politik, dan sosial negara-negara anggota ASEAN tidak
sama dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.
Acuan dari
sistem ini lebih kepada penguatan pasar bersama bagi ASEAN ataupun menjadikan
ASEAN sebagai basis produksi untuk berbagai industri.
Terkait
dengan pemberlakuan sistem uang tunggal (single currency) di negara-negara
ASEAN, maka terdapat dua syarat berlakunya mata uang tunggal, : Pertama,
sistem ekonominya sejenis dan kedua tingkat perkembangan ekonominya tidak boleh
terlalu jauh. Untuk kasus ASEAN, Negara Singapore agak sulit bergabung pada
satu mata uang tunggal ASEAN, mengingat tingkat perekonomian Negara Singapore
sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN.
Income per capita Jepang dan Indonesia terlalu berbeda. Demikian juga
negara-negara ASEAN dan Singapore (Singapore income per capitanya sudah
tinggi).
Dari sisi
kriteria ekonomi, hambatan utama diterapkannya mata uang tunggal di ASEAN
muncul dari tingkat pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN yang cenderung
tidak seragam. Hambatan yang lebih besar muncul dari sisi pra-kondisi politik
yang berkaitan dengan kesiapan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk
sebuah institusi trans-nasional yang memiliki kredibilitas cukup untuk
mendukung komitmen negara-negara anggota dalam mempertahankan keberadaan mata
uang tunggal. Kedua, upaya untuk membentuk kawasan mata uang tunggal di ASEAN
juga perlu didukung oleh persyaratan-persyaratan yang mengikat bagi anggotanya
untuk bekerja sama secara transparan dalam pertukaran informasi tentang
perkembangan ekonominya masing-masing.
Apabila
ASEAN telah menetapakan sistem mata uang tunggal, hal ini mengindikasikan bahwa
ASEAN telah menetapakan sistem moneter tunggal. Yang merupakan bentuk kerjasama
regional yang paling tinggi tingkatannya. Hal ini menjelaskan bahwa ASEAN telah
berhasil melaksanakan kerjasama-kerjasama lainnya dengan sukses seperti Free
Trade Zone, bebas visa dan fiskal untuk perpindahan penduduk antar negara.
Semua
anggota ASEAN hendaknya memfokuskan pada usaha untuk menjamin stabilitas
financial, memperkuat pembangunan infrastruktur regional dan konektivitas,
mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan memperkecil kesenjangan
pembangunan. Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan solidaritas komunitas
antar masyarakat sekarang.
Berdasarkan
fakta dan data yang diberikan, ASEAN tentunya tidak akan memakai mata uang
tunggal dan sistem moneter tunggal untuk beberapa dekade ke depan. Walaupun
sebagian pra-kondisi ekonomi untuk pembentukan kawasan mata uang tunggal telah
secara berlanjut makin terpenuhi, disparitas tingkat pembangunan ekonomi
negara-negara anggota ASEAN sendiri nampaknya masih akan tetap muncul sebagai
hambatan. Jika hal ini tetap dipaksakan, maka akan berdampak buruk bagi
masing-masing anggotanya, antara lain trafficking akan semakin berkembang pesat
antar negara anggota ASEAN. Untuk itulah, sebelum memikirkan bagaimana kita
membentuk unifikasi antar anggota ASEAN, maka perlu dilakukan pembenahan ke
dalam bagi masing-masing anggota ASEAN. Memperkuat sektor ekonomi domestik,
jangan terlalu bergantung kepada pihak luar. Apabila negara-negara ASEAN
tersebut sudah cukup mapan, baru kemudian ASEAN dapat membicarakan tentang
unifikasi ASEAN, terutama penggunaan mata uang tunggal dan sistem moneter
tunggal untuk ASEAN, yang tentunya harus memberikan dampak positif terhadap
perkembangan dunia usaha di kawasan Asia Tenggara.[3]
Asean
Economic Community (AEC) yang akan diterapkan pada Desember 2015 menjadi topik
pembicaraan yang cukup hangat dikalangan masyarakat Indonesia, Asia Tenggara
bahkan dunia akhir-akhir ini. Intensifnya persiapan pemerintah Indonesia dalam
menyiapkan segala bentuk menghadapi era pasar bebas Desember mendatang, mulai
dari bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Pada dasarnya
tujuan utama di bentuknya Asean Economic Community (AEC) adalah perwujudan
stabilitas perekonomian negara anggota Asia Tenggara, dan juga bentuk upaya
mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi antar negara ASEAN. Banyak rencana
mengenai bentuk integrasi ekonomi dan keuangan juga mulai di konsep keseluruhan
pada pertemuan-pertemuan penting antar negara ASEAN. Bermula pada Konferensi
Tingkat Tinggi Asotiation Of Southeast Asian Nations (KTT ASEAN) Oktober 2013,
hingga mencapai keputusan final Rabu, 17 Desember 2013 bahwa penyatuan mata
uang akan diberlakukan mulai 1 Februari 2014 dengan nama mata uang Southeast
Asian Currency (SAC) yang memiliki nilai tukar Rp. 6.350 per 1 SAC, namun
hingga sekarang pemberlakuan tersebut belum terlaksana.[4]
Indonesia
sebagai negara yang termasuk dalam sub region ASEAN-3 yang terdiri dari negara
Indonesia, Malaysia dan Singapura masih belum mampu mewujudkan mata uang
tunggal karena integrasi keuangan yang relatif rendah, berbeda dengan sub
region ASEAN-3 yang terdiri dari negara Malaysia, Thailand dan Singapura
penerapan mata uang tunggal mampu diwujudkan, karena intergrasi keuangan antar
negara tersebut relatif sama dan stabil. Dengan adanya hal tersebut, peran Bank
Indonesia dan lembaga keuangan lainnya perlu diintensifkan kembali,
optimalisasi terhadap lembaga keuangan makro dan mikro dan perluasan akses
lembaga keuangan terhadap masyarakat bawah. Strategi, peran dan upaya lembaga
keuangan termasuk Bank Indonesia sangat dibutuhkan dalam upaya perwujudan integrasi
keuangan, sehingga penerapan keuangan tunggal mampu terwujud secara komples dan
optimal.[5]
Dengan
demikian, dari adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas bahwasanya
Indonesia harus lebih banyak memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia sebelum
adanya MEA 2015 yang nantinya semua negara anggota ASEAN dapat dengan mudah
melakukan perniagaan Indonesia dan Indonesia sendiri harus mampu meningkatkan
produktivitas barang serta mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) yang lebih
berkualitas guna menjag kestabilan perekonomian di Indonesia.
C. Penutup
Pergerakan
perekonomian dikawasan Asia Tenggara telah banyak mengalami peningkatan karena
adanya kerjasama yang terjadi antar negara yang tergabung dalam ASEAN tersebut.
Namun, Indonesia sebagai anggota ataupun bagian dari ASEAN itu sendiri
sejatinya harus mampu menandingi tingkat perekonomian yang begitu pesat seperti
yang terjadi di negara Singapura dan Malaysia, karena hal tersebut juga akan
berdampak pada MEA 2015 yang menjadi ajang bagi negara-negara untuk bekerjasama
dalam bidang ekonomi yang mana negara maju dalam hal ini akan menjadi dominan
sedangkan negara yang masih berkembang akan lebih banyak pada posisinya sebagai
konsumen. Apalagi dengan adanya wacana ingin menerapkan sistem mata uang
tunggal di ASEAN tentu jika tidak dipersiapkan dengan matang maka dapat
diakatakan Indonesia belum siap untuk menghadapi MEA 2015. Oleh karena itulah,
Indonesia harus mampu bersaing dengan negara maju dengan cara meningkatkan
tingkat produktivitas barang serta mempersiapkan SDM yang berkualitas.
Sehubungan dengan itu, Indonesia harus dapat menjaga kualitas barang yang
dimiliki Indonesia jangan sampai kualitas barang Indonesia kalah dengan negara
Asia Tenggara lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar